Prinsip – prinsip Pemberian Otonomi Daerah

Prinsip yang dijadikan dasar dalam pelaksanaan otonomi daerah, yaitu :
1. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek madani, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman daerah.
2. Pelaksanaan otonomi daerah dilaksanakan pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab.
3. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan daerah kota, sedang otonomi daerah provinsi merupakan otonomi yang terbatas.
4. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara
sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.
5. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom dan karenanya dalam daerah kabupaten dan daerah kota tidak ada lagi wilayah administrasi.
6. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah, baik sebagai fungsi legislasi, fungsi pengawas, maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan pemerintah daerah.
7. Pelaksanaan asas dekosentrasi diletakkan pada daerah provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintah tertentu yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah.
8. Pelaksanaan asas tugas pembantuan dimungkinkan, tidak hanya dari pemerintah kepada daerah, tetapi juga dan pemerintah dan daerah kepada desa yang disertai pembiayaan, sarana prasarana, serta sumberdaya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskan.
Adapun prinsip penyelenggaraan pemerintah daerah adalah sebagai berikut :
a. Digunakan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan;
b. Pelaksanaan asas desentralisasi secara utuh dan bulat yang dilaksanakan di daerah kabupaten dan daerah kota, dan
c. Asas tugas pembantuan yang dapat dilaksanakan di daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota, dan desa.

Sumber: http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/2182811-prinsip-prinsip-otonomi-daerah/#ixzz2zhYzSU8p